Novita Wijayanti Terima Audiensi DPRD Banyumas Terkait DAK dan DAU

17-11-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti foto bersama usai menerima delegasi DPRD Banyumas di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menerima audiensi DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dipimpin Ketua Badan Kehormatan DPRD Banyumas Agus Prianggodo. Dalam kunjungan itu, DPRD Banyumas berkonsultasi terkait dana perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah infrastruktur di Banyumas. 

 

“Kalau ada (aspirasi) yang diusulkan, maka berkas bisa saya sampaikan ke kementerian, sehingga kementerian langsung akan mempelajari mana yang prioritas mana yang memungkinkan berdasarkan dokumen tersebut," kata Novita saat menerima delegasi DPRD Banyumas di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). 

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengimbau agar aspirasi terkait dana perimbangan dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah infrastruktur di Kabupaten Banyumas disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk diperjuangkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. 

 

Novita menjelaskan, APBN hanya bisa digunakan untuk proyek pembangunan jalan maupun jembatan yang bersifat nasional.  Karena itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tersebut menyarankan sebaiknya DPRD bersama Pemda menemui kementerian terkait, yakni Kemenkeu dan Bappenas. Mengingat, penggunaan DAU dan DAK merupakan ranah Kemenkeu. 

 

Dalam rapat tersebut, DPRD Banyumas juga meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan Jembatan Pegalongan. Menurut Ketua Komisi II DPRD Banyumas Subagio, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5 milliar. "Kita masih kekurangan finansial, mohon dukungan untuk itu," kata Subagio. 

 

Ia juga menyinggung Pemkab Banyumas mendapatkan bantuan angkutan umum berkonsep buy the service (BTS) sebanyak 60 koridor dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Lewat penerapan BTS ini, sistem angkutan umum di Kabupaten Banyumas nantinya dinilai lebih sederhana, rapi, pasti, aman dan nyaman. Namun, hal ini belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ada penolakan  dari masyarakat. 

 

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Banyumas Agus Prianggodo menyampaikan apresiasi atas diterimanya rombongan DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Banyumas. “Kami mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Ibu Novita sudah menerima kami dan menyempatkan waktu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami mendapatkan pemahaman cara penyampaian terkait proses permintaan DAK/DAU kepada ke Kementerian," ujar  Ketua Badan Kehormatan DPRD Banyumas itu. (ann,pun/sf)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...